Kamis, 17 Oktober 2019
Asosiasi Mediator Indonesia
Akreditasi Mahkamah Agung RI No. 52/WKMA.NY/XI/2008
Berita Terkini
Pemerintah tidak Berdaya Kendalikan Harga
PEMERINTAH tak berdaya. Memasuki Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan sudah meroket di pasar. Kenaikan harga kebutuhan pangan terjadi di hampir semua wilayah Tanah Air. Mulai harga daging ayam, telur, beras, gula, hingga sayuran mengalami kenaikan 15%-35%.

PEMERINTAH tak berdaya. Memasuki Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan sudah meroket di pasar. Kenaikan harga kebutuhan pangan terjadi di hampir semua wilayah Tanah Air. Mulai harga daging ayam, telur, beras, gula, hingga sayuran mengalami kenaikan 15%-35%.

Kenaikan harga bahan pangan jelas mencekik masyarakat dengan daya beli terbatas. Celakanya, pemerintah justru seperti memaklumi meningkatnya harga pangan tersebut. Lonjakan harga, khususnya menjelang puasa dan Lebaran, diterima sebagai siklus wajar yang datang setiap tahun.

Memang, setiap menjelang Ramadan dan hari raya, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan melonjak. Namun, lonjakan permintaan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lonjakan permintaan harus bisa diantisipasi karena pembiaran menjadikan para pedagang dan spekulan leluasa memanfaatkan momentum Ramadan dan hari raya untuk mengeruk keuntungan di atas batas kewajaran.

Pemerintah seperti kehilangan kecerdasan mengatasi kenaikan harga yang dalam banyak hal dipengaruhi faktor psikologis ketimbang riil. Kecerdasan pemerintah hanya berulang pada pilihan tunggal, yaitu operasi pasar.

Langkah operasi pasar dengan mengobral harga murah dan sporadis tidak menyelesaikan akar masalah. Malah, langkah itu menghadirkan kepedihan sosial baru berupa mengularnya manusia yang mengantre demi memperoleh pangan murah. Sebuah pemandangan yang memilukan.

Padahal, sesungguhnya tersedia solusi yang tidak hanya melulu dibahas dalam rapat koordinasi menjelang bulan puasa dan Ramadan, tetapi yang bisa diimplementasikan.

Umpama, manajemen stok untuk menyeimbangkan pasokan dengan permintaan. Untuk itu, pemerintah memang harus memiliki kendali atas stok.
Stok tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar, apalagi kalau menyangkut kebutuhan pokok rakyat. Pasar punya kiblat untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi para pemodal, sedangkan itu kerap menyengsarakan rakyat.

Selain itu, untuk menstabilkan harga pangan, pemerintah perlu juga memperlancar arus distribusi barang. Lalu lintas barang yang tersendat akibat kemacetan, buruknya infrastruktur, keterbatasan konektivitas antarwilayah dan pulau juga punya andil memicu peningkatan harga.

Sayangnya, pemerintah seperti buntu dan tidak memiliki kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan lonjakan harga menjelang hari raya. Sama seperti kemacetan yang sulit diurai, yang terus terpelihara pada setiap musim mudik menjelang Lebaran.