Kamis, 17 Oktober 2019
Asosiasi Mediator Indonesia
Akreditasi Mahkamah Agung RI No. 52/WKMA.NY/XI/2008
Berita Terkini
Teknologi Informasi Merupakan Andalan BPN dalam Peningkatan Pelayanan Pertanahan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Hendarman Supandji menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (IT) akan menjadi andalan BPN dalam peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. “Saat ini masyarakat dapat meminta berbagai pelayanan informasi pertanahan melalui SMS ke nomor 2409,” katanya di depan para wartawan seusai Rapat Koordinasi KPK dan BPN RI di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (6/3).
Lebih jauh Hendarman mengatakan bahwa sejak 1 Januari 2013, BPN RI telah secara resmi memulai Program Reformasi Birokrasi. Jajaran BPN RI berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, murah, sederhana, pasti serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme, yang antara lain ditunjukkan dengan terus bertambahnya jenis pelayanan yang dijadikan sebagai Program Unggulan atau Quick Wins dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Jika tahun 2013 hanya ada dua jenis pelayanan yang masuk dalam Program Quick Wins, yaitu Pengecekan Sertipikat dan Peralihan Hak Atas Tanah melalui jual beli, maka pada tahun 2014 ditambah dua jenis pelayanan lagi, yaitu Peningkatan Hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk tanah dengan luas tidak lebih dari 600 m2 serta Penghapusan Hak Tanggungan/Roya. Keempat jenis pelayanan tersebut, akan dipantau secara ketat dan bagi yang melanggar akan diberikan sanksi, jelasnya.

Pada masa mendatang, lanjut Hendarman, jenis pelayanan yang masuk dalam Program Quick Wins akan terus bertambah, sehingga pada akhirnya nanti seluruh jenis pelayanan pertanahan yang berjumlah 26 dapat dipastikan jangka waktu penyelesaiannya.

“Dengan terus bertambahnya Program Quick Wins yang dibarengi dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan, saya yakin pelayanan pertanahan akan semakin baik, akuntabel dan bebas KKN,” tegas Hendarman.

Sudah Ada Perbaikan

Saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi antara KPK dan BPN RI, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa selama masa kepemimpinan Hendarman Supandji, jajaran BPN RI sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. “Persoalan tanah itu memang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Rapat koordinasi ini dalam rangka sharing dan mencari solusi,”kata Abraham Samad.

Sementara itu, Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto dalam paparannya mengatakan bahwa berdasarkan Survei Integritas Layanan Publik yang diselenggarakan oleh KPK, indeks integritas BPN RI secara umum terus meningkat, tetapi masih berada di bawah skor indeks integritas nasional. Untuk tahun 2013, skor indeks integritas BPN RI adalah 6,36 atau meningkat dari skor tahun 2012 yang hanya mencapai 6,12.

“KPK memberikan apresiasi dan akan terus mendampingi serta memantau implementasi dan upaya BPN RI untuk melakukan perbaikan dalam memberikan layanan pertanahan sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pemberian layanan pertanahan,” tambahnya.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut juga hadir Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH, MCL, MPA yang memaparkan tentang Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam (SDA): Studi Kasus Penetapan Hak Atas Tanah (HGU & HGB).

Menurut hasil kajiannya, hingga saat ini masih dijumpai adanya biaya informal dan penyimpangan SOP dalam pelayanan penetapan HGU dan HGB. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, karena tidak saja merugikan negara tetapi juga merugikan masyarakat.

“Selain itu, penetapan HGU/HGB yang dilandasi dengan pengambilan keputusan informal juga berpotensi menimbulkan konflik dan/atau sengketa, yang antara lain disebabkan karena penetapan HGU/HGB yang ternyata tumpang tindih dengan perizinan di bidang kehutanan atau pertambangan,” jelasnya.

Oleh karena itu, mantan Wakil Kepala BPN RI itu menyarankan agar BPN RI segera merumuskan SOP yang sesuai dengan Pedoman Penyusunan Standar Operasi Prosedur Administrasi Pemerintahan serta perlu adanya sistem rotasi dan promosi yang obyektif, transparan dan terukur dengan mekanisme reward and punishment yang transparan pula. “Untuk SOP, menurut saya Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2005 lebih baik dibanding Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2010,” tambahnya.

bpn.go.id