Jakarta Rancangan undang-undang (RUU) Ormas yang sedang dibahas di DPR, belum memasukkan klausul soal sanksi pidana bagi ormas yang melanggar, yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang lain. Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran I Gde Pantja Astawa saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Ormas di Komples Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin serta Menteri Keuangan Agus Martowardjojo menggugat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Gugatan dilakukan Presiden dilayangkan melalui Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) oleh pemerintah. Sidang perdana digelar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (21/2).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Tim pengawas (timwas) DPR untuk kasus Bank Century, Rabu (22/2), menggodok beberapa nama pakar yang akan diusulkan untuk memberikan masukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelesaian kasus yang merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun.
Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto bersama tim sudah selesai menggodok strategi memerangi mafia hukum.
